Jakarta – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) secara terbuka mengkritik Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim. JK menilai kinerja Nadiem tidak sebanding dengan menteri-menteri pendidikan sebelumnya yang memiliki latar belakang kuat di bidang pendidikan.

JK menyebutkan, sejumlah tokoh besar yang pernah menjabat Menteri Pendidikan, seperti Ki Hajar Dewantara, Muhadjir Effendy, Anies Baswedan hingga Prof. Muhammad Nuh memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang pendidikan. Namun, ia menilai Nadiem, yang sebelumnya merupakan CEO Gojek, tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai.

“Muhajir rektor UMM, Prof. Nuh Rektor ITS dan ada Anies rektor Paramadina. Sementara Mas Nadiem tidak punya pengalaman di bidang pendidikan. Bahkan jarang ke kantor dan tidak pernah datang ke daerah,” seru JK dalam diskusi bertajuk ‘Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan’ di Hotel Sheraton Gandaria City, Jakarta, Sabtu (7/9/2024).

JK menyarankan agar pemerintahan selanjutnya lebih berhati-hati dalam memilih menteri pendidikan. Menurutnya, kalau kementerian dipimpin seseorang yang tidak mengerti pendidikan, meskipun anggarannya besar, hasilnya tetap akan mengecewakan.

Tak hanya itu, JK juga mengkritik kebijakan kurikulum merdeka yang diterapkan Nadiem. Dengan tegas, ia menyatakan tidak semua sekolah siap menerapkan konsep ini. Menurutnya, Indonesia seharusnya belajar dari negara-negara seperti India, China, Korea, dan Jepang yang memiliki sistem pendidikan yang terbukti sukses.

“Kenapa India? Banyak CEO besar di perusahaan dunia berasal dari India. Di sana pendidikannya hebat. Kita harus belajar dari mereka,” tambah JK.

JK menyarankan agar kurikulum pendidikan Indonesia tetap mempertahankan ujian nasional.

“Kalau tidak ada ujian, kapan belajarnya? Semua bicara merdeka, padahal tidak merdeka saja sudah tidak belajar,” sindirnya.

Sebagai penutup, JK menyatakan, sedikit stres karena ujian adalah wajar. Dikatakannya, lebih baik stres di sekolah daripada kesulitan mencari pekerjaan setelah lulus.

Menanggapi kritikan terhadap Mendikbudristek, Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda mengatakan, kritik JK disampaikan dalam forum diskusi yang digelar Komisi X DPR bersama Kemendikbudristek. Huda mengaku turut hadir dalam forum tersebut.

“Jadi memang forum itu untuk membahas soal kebijakan anggaran pendidikan mandatory spending 20 persen yang mau diutak-atik Ibu Sri Mulyani. Komisi X DPR belum bisa menjatuhkan penilaian karena ini di dunia pendidikan. Berbagai langkah Menteri Nadiem belum bisa dievaluasi karena masih butuh waktu,” jelasnya.

Terakhir, Huda mengaku tak pernah mendapat laporan kinerja Nadiem seperti yang disampaikan JK. Ia siap berkomunikasi langsung dengan Nadiem mengenai hal itu.

Sumber : https://seru.co.id/