Bank Mandiri menolak disebut pihak yang memonopoli kartu tol elektronik (e-toll card). Pasalnya penyedia e-toll card dipilih operator jalan tol secara tender terbuka. Pada saat tender, semua bank ikut berpartisipasi. Bank Mandiri juga siap jika pengelolaan e-toll card juga dilakukan oleh bank lain. "Ini yang menunjuk operator jalan tol. Kalah dibuka untuk bank lain nanti, kita tidak masalah. Cuma konsekuensi good governance saja. Masyarakat mengetahui ini tender terbuka dan semua bank ikut, kebetulan yang menang Bank Mandiri," ujar Direktur Retail and Banking Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin kepada VIVAnews. Budi menjelaskan tujuan penggunaan e-toll agar antrian cepat di bawah 5 mobil. Pasalnya jika transaksi manual (cash) membutuhkan waktu 10 detik. Sementara dengan gerbang e-toll dengan penjaga membutuhkan waktu sebesar 6 detik. Sedangkan gerbang tol otomatis (GTO) membutuhkan waktu 6 detik. Budi mengatakan operator jalan tol akan menambah 50 gerbang GTO untuk ruas tol dalam kota. "Jadi semakin banyak orang yang menggunakan kartu e-Toll card sebenarnya untuk mengurangi antrian. Jika mencapai antrian mobil minimal 5 maka sebanyak 20-25 persen pengguna tol harus menggunakan e-Toll card" ujarnya. Jumlah e-toll card sendiri menurut Budi naik secara signifikan. Hingga Februari, pengguna e-toll card sebesar 674 ribu. Sementara tahun lalu sekitar 400 ribu. "Dalam dua bulan naik lebih dari 40 persen," ujar Budi. Sedangkan dari sisi angka transaksi, naik 3,7 juta transaksi setiap bulan,dengan nilai Rp25 miliar. Padahal pada tahun lalu transaksi mencapai 2,8 juta transaksi per bulan dengan nilai Rp20 miliar. Sebelumnya Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan kekecewaannya terhadap penjualan kartu e-Toll. Menurut Dahlan, dirinya pernah mengingatkan Bank Mandiri untuk menggenjot penjualan kartu e-Toll tiga bulan yang lalu. Peringatan itu merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan bagi pelayan jalan tol. Dahlan juga mengatakan jika Bank Mandiri tidak mampu menjual kartu e-Toll sebanyak-banyaknya, bank milik pemerintah itu harus mulai berpikir membuka hak monopoli kartu tersebut. Untuk menyerahkan hak penerbitan kartu tersebut, BUMN mengusulkan agar Bank Mandiri memperoleh ganti rugi atau bentuk kompensasi lainnya. "Saya setuju kalan bisa dibuka untuk semua bank. Penjualan e-Toll akan lebih cepat," katanya. Kendati setuju melepas hak penerbitan kartu e-Toll, Dahlan ingin memberikan kesempatan bagi Bank Mandiri menuntaskan perjanjian komitmen yang telah disepakatinya. • VIVAnews