Politisi senior Partai Golkar Akbar Tandjung menilai momentum kenaikan harga BBM tidak dapat dijadikan manuver politik untuk menurunkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tak mudah menjatuhkan kepemimpinan SBY hanya karena kebijakan yang diambil. Ditemui usai diskusi di Jakarta, Rabu 7 Maret 2012, Akbar mengatakan, "Mungkin saja kebijakan itu tidak bisa diterima oleh masyarakat, tapi atas dasar kebijakan itu tidak bisa menjatuhkan presiden." Meski begitu, dia tidak menampik jika ada kelompok-kelompok yang menggunakan momentum ini untuk melancarkan manuver-manuver tertentu. Apalagi, imbuhnya, Indonesia menganut sistem demokrasi. Menurut Akbar, seorang presiden hanya bisa dijatuhkan kalau terbukti melakukan pelanggaran hukum, penyuapan, dan tindakan tercela, sehingga mengurangi kredibilitas daripada institusi lembaga kepresidenan. "Momentum kenaikan BBM ini tentu pemerintah diharapkan memberikan penjelasaan-penjelasan secara terbuka, agar bisa diterima oleh masyarakat," kata dia usai diskusi bertajuk 'Ketidakpercayaan Kepada Partai Politik dan Masa Depan Demokrasi.' Opsi Terbaik Mantan Menko Kesra ini menilai kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM merupakan opsi terbaik. Sebab, untuk mengambil opsi lain pemerintah belum siap. "Opsi konversi gas ternyata infrastruktur belum siap," ujarnya. Untuk itu, Akbar menyarankan agar pemerintah menyiapkan dana bantuan untuk masyarakat miskin agar jumlah kemiskinan di Indonesia tidak bertambah karena adanya kebijakan ini. "Itu bisa meredakan reaksi dari masyarakat, tapi kebijakan ini tidak akan mengurangi secara signifikan angka kemiskinan di Indonesia," katanya. (umi) • VIVAnews